Banjarmasin, Kabarkriminal.online –
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Lembaga Pemasyarakatan bersama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia, Rabu (2/7). Kegiatan digelar dalam rangka mendukung reformasi sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari program prioritas nasional, bertempat di Aula Lapas Kelas IIA Banjarmasin.
Rapat dipimpin Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalsel, Mulyadi, dihadiri seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kalsel. Hadir pula stakeholder dari unsur Forkopimda, seperti Kepala BNN Provinsi Kalsel, Dir Tahti Polda Kalsel, Pasintel Korem 101/Antasari, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Dinas Koperasi dan UKM, serta Balai Latihan Kerja Kalsel.
Mulyadi memaparkan berbagai tantangan dan langkah strategis yang telah dilakukan oleh jajarannya.
“Overkapasitas masih menjadi tantangan utama, namun kami terus mendorong optimalisasi program pembinaan dan penguatan sistem pengawasan internal, termasuk P4GN. Seluruh UPT juga didorong membangun kemandirian warga binaan melalui kegiatan kewirausahaan,” ujarnya.
Kegiatan ini bagian dari monitoring dan evaluasi KSP terhadap pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pemasyarakatan, termasuk kesiapan menjelang penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku pada Januari 2026.
Deputi I KSP RI, Muhammad Rullyandi, dalam paparannya menegaskan pentingnya tata kelola pemasyarakatan yang modern dan berorientasi pada pemulihan serta reintegrasi sosial.
“Paradigma penegakan hukum saat ini bergeser menuju restorative, rehabilitative, dan reintegrative justice. Warga binaan adalah subjek hukum yang memiliki hak untuk dibina secara layak dan bermartabat,” tegasnya.
Pihak KSP juga memberikan apresiasi atas praktik pembinaan yang telah dilakukan, seperti pelatihan barbershop, pertanian, dan kerajinan tangan. Selain itu, perhatian terhadap suasana hidup dan pemenuhan hak dasar warga binaan juga menjadi bagian penting dalam reformasi pemasyarakatan yang diusung pemerintah.
“Kami mengapresiasi kinerja dan inovasi Lapas Narkotika Karang Intan, Lapas Banjarmasin, serta dukungan penuh Kanwil Ditjenpas Kalsel dalam membangun sistem pemasyarakatan yang manusiawi dan terintegrasi. Hasil dari kunjungan ini akan kami laporkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Rapat juga menegaskan komitmen kolaboratif antara Ditjenpas, KSP, TNI, Polri, BNN, dan pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung Tim KSP ke dalam area Lapas Banjarmasin untuk melihat berbagai fasilitas layanan kesehatan, pembinaan kemandirian bagi warga binaan pada area Sarana Asimilasi dan Edukasi sekaligus panen ikan lele dan penebaran bibit ikan lele.
Sehari sebelumnya, tim KSP juga sambangi Lapas Narkotika Karang Intan bagian dari verifikasi lapangan dalam agenda kunjungan kerja di Kalimantan Selatan. (arb)
